Trending :

Sikap PBNU Terhadap RUU Omnibus Law Cipta Kerja

1 min read

Sikap PBNU Terhadap RUU Omnibus Law Cipta Kerja

wikiGo News Jakarta – Omnibus Law Atau Undang-undang Cipta Kerja yang sudah didasarkan oleh DPR RI Pada Senin (05/10/2020 Menuai Pro dan kontra oleh masyarakat.

Pengurus Besar Nahdatul Ulama (PBNU) Pun dengan Resmi ikut mengeluarkan pernyataan sikapnya terhadap RUU Omnibus Law tersebut.

Pernyataan sikap yang telah ditandatangani oleh ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj dan juga Sekjen PBNU Helmy Faisal Zaini Pada 8 Oktober 2020. Menolak Terhadap pengesahan RUU Cipta Kerja Omnibus Law dan juga akan melakukan uji materi atau judicial review Undang-undang Omnibus Law ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Ketua Umum PBNU Said Aqil Mengatakan, ” Nahdatul Ulama dengan membersamai pihak-pihak yang berupaya mencari keadilan dengan menmpuh jalur konstitusional dengan mengajukan uji-uji materi ke Mahkamah Konstitusi”, ujarnya.

“Upaya Hukum adalah Jalur paling terbaik dan terhormat dalam upaya mencari keadilan dibandingkan dengan mobilisasi massa, Imbuh Ketua Umum PBNU.

Kiai Said Juga menegaskan PBNU enolak UU Cipta kerja yang telah disahkan Senin(05/10/2020) Lalu.

Murut darinya, Jelas UU tersebut merugikan Rakyat kecil dan menguntungkan kapitalis, said Juga menyoroti keberadaan pasal endidikan yang termaktub dalam UU Ciptaker.

Ketentuan itu terdapat dalam pasal 26 poin K yang memasukan entitas pendidikan sebagai sebuah kegiatan usaha.

Kemudian dilanjut dengan Pasal 6 yang menjelaskan tentang pelaksanaan perizinan pada sektor pendidikan dapat dilakukan melalui Perizinan Berusaha sebagaimana yang telah ada didalam UU Ciptaker Tersebut.

Ketua Umum PBNU Menegaskan, Bahwa lembaga pendidikan bukanlah sebuah perusahaan, ia menilai pasal tersebut dapat melahirkan potensi pendidikan yang dapat disulap menjadi sebuah entitas untuk mencari keuntungan atau komersil.

“Sektor pendidikan termasuk bidang yang memang semestinnya tidak boleh dikelola dengan motif komersil murni, Jelasnya Said Ketua Umum PBNU.

Tidak ketinggalan Said juga menyoroti sistem kontrak kerja yang selama ini menjadi momok menakutkan terhadap para buruh atau pekerja. ia mengaku cukup memahami aspirasi dan penolakan dari buruh terkait hal itu.

Said memahami untuk pengurangan komponen hak pekerja seperti uang pesangon, uang penghargaan dan juga uang pengganti mungkin dapat menyenangkan para investor. Namun melihat dari sisi lain sangat merugikan jaminan hidup bagi para pekerja dan buruh.

Tak diam disitu, Said juga menyinggung soal sertifikat halal. Menurutnya, dalam UU Omnius Law Pasal 48 telah mengubah beberapa ketentuan dalam UU Nomer 33 Tahun 2014 yang mengenai Jaminan Produk Halal. Hal tersebut dinilai dapat mengokohkan pemusatan dan monopoli fakta kepada satu lembaga.

“Semangat UU Cipta Kerja adalah Sentralisasi, termasuk dalam sertifikat hala, Ujarnya.

Menurut said, sentralisasi dan monopoli fatwa di tengah antusiasme syariah yang telah tumbuh ini dapat menimbulkan kelebihan beban yang dapat menggangu keberhasilan program Sertifikasi.

Maka dari itu, Ketua Umum BNU Said Meminta warga NU harus memiliki sikap yang tegas dalam menilai UU Cipta Kerja (omnibus Law). Ia menegaskan kepentingan untuk Rakyat kecil juga harus tetap diperjuangkan.