wikiGo News Indonesia – Mensos jadi tersangka atas korupsi dana bansos covid-19, KPK ancam Hukum mati Koruptor.

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bapak firli Bahuri meminta para pelaku korupsi anggaran dana penanganan pandemi virus covid-19 dituntut dengan hukuman mati.

Hal ini telah disampaikan Firli pada juli lalu, Ia mengklaim telah mengingatkan bahwa untuk tindakan pidana korupsi di masa pandemi corona dapat diancam dengan hukuman mati.

diketahui lmbaga antirasuah sendiri baru saja telah mengungkap korupsi program bansos corona yang turut melibatkan Mentri Sosial Juliari P Batubatar.

“In tidak main-main. saya meminta betul nanti jikalau ada yang tertangkap (Korupsi Bansos Corona), saya akan meminta diancam hukuman mati. Bahkan dieksekusi hukuman mati,” Terang bapak firli digedung Transmedia, Jakarta, Rabu (29/7/2020) Lalu.

Ancaman hukuman mati bagi para pelaku korupsi telah diaur dalam Pasal 2 ayat (2) UU Tipikor. Dimana dalam pasal menjelaskan bahwa hukuman mati bisa dijatuhkan jika korupsi dilakukan saat terjadi bencana/Pandemi Nasional, Sebagai pengulangan tindakan pidana korupsi atau pada waktu negara dalam keadaan krisisi ekonomi dan meneter.

Firli juga mengaku telah membentuk 15 satuan petugas (satgas) untuk mencegah aksi korupsi anggaran pandemi corona.

Dari 15 satgas yang telah dibentuk sebagian ditempatkan di kementrian/lembaga yang bertanggung jawab dalam penanganan covid-19, satu di Gugus Tugas penanganan Covid-19 dan sembilan satgas disebar di koordinator wilayah KPK.

15 Satgas yang telah dibentuk nanti tugasnya untuk melakukan kajian, perbaikan program, memberikan Rekomendasi perbaikan sistem anggaran kepada kementrian/lembaga sehingga nanti seluruh anggaran dapat dipertanggung jawabkan secara akuntabel dan transparan. KataFirli.

Sebelumnya, KPK Telah menetapkan Mensos Julia P Batubar sebagai tersangka atas kasus korupsi program Bantuan sosial (BANSOS) untuk penanganan virus corona (Covid-19).

Selain itu juga, ada empat orang lainnya yang turut ditetapkan sebagai tersangka. Mereka yakni Pejabat pembuat komitmen di kementrian Sosial (Kemensoso) Matheus Joko Santoso dan Adi Wahyoo, serta Ardian I M dan Bapak Harry Sidabuke selaku dari pihak Swasta.

Dalam kasus ini, Juliari diduga menerima uang senilai total Rp17 Miliar dari dua pelaksana paket bantuan sosial (Bansos) Berupa sembako untuk penganann dimasa pandemi Covid-19.

Politikus PDIP ini juga sempat menjadi buronan hingga akhirnya berhasil dicokok oleh KPK. Juliari tiba di gedung KPK Pada Minggu (6/12/2020) Sekitar Pukul 02:50 WIB.